Kades Penggage Mengaku Sudah Diperiksa BPK, Warga Minta Aparat Tindak Lanjuti Dugaan Ketidaksesuaian DD

Ilustrasi proses pengelolaan dan pengawasan Dana Desa. Gambar ini tidak menggambarkan situasi nyata dan digunakan semata-mata sebagai ilustrasi pemberitaan. ( Foto : 1st — info kota sekayu )

MUSI BANYUASIN ( INFO KOTA SEKAYU )

Sejumlah informasi dari masyarakat dan hasil penelusuran lapangan memunculkan indikasi dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Penggage, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun anggaran 2023–2025. Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi resmi dari instansi berwenang.

Indikasi Dugaan Ketidaksesuaian Beberapa Pekerjaan

Informasi awal yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian pada beberapa paket pekerjaan yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedikitnya tiga pekerjaan dengan nilai sekitar Rp254 juta diduga tidak sepenuhnya memenuhi spesifikasi teknis.

Hal tersebut meliputi:

Dugaan Kekurangan Volume Jalan Cor Beton Tahun 2024

Seorang warga yang enggan disebut namanya menyampaikan bahwa pekerjaan jalan cor beton diduga belum mencapai volume sesuai perencanaan.

“Dalam laporan disebutkan selesai 100 persen, namun dugaan di lapangan fisiknya baru sekitar 55 persen. Perlu pengecekan teknis untuk memastikan hal ini,” ujarnya.

Dugaan Material Rangka Baja Tidak Sesuai RAB

Pada pembangunan Balai Pertemuan dan Balai Desa tahun 2024 dengan nilai sekitar Rp319 juta, muncul dugaan bahwa rangka baja yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan RAB.

Dugaan Program Bumdes & Koperasi Merah Putih Belum Terealisasi

Informasi lainnya menyebutkan dugaan bahwa anggaran program ketahanan pangan melalui Bumdes dan Koperasi Merah Putih sebesar Rp706 juta baru terealisasi sekitar Rp254 juta.

Terindikasi belum terlihat realisasi fisik seperti penyediaan ternak sapi maupun penanaman jagung pada periode 2023–2025.

Kepala Desa Penggage, Amiruddin, memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp pada Rabu (26/11/2025). Ia menyebut bahwa desanya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sabtu kemarin kami dikunjungi BPK terkait Dana Desa. Hari Minggu pemeriksaan selesai, dan tidak ada permasalahan. Kami diperiksa langsung oleh BPK Provinsi,” ujarnya.

Terkait anggaran pembangunan yang berkembang di masyarakat, Amiruddin menyebutkan bahwa data tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Angkanya sangat besar. Tahun 2024 dana desa kami hanya sekitar 700 juta dan sudah ada pagu peruntukannya. Tidak semuanya untuk fisik, paling sekitar 300–500 juta,” jelasnya.

Ia juga membantah beberapa nominal pekerjaan yang disebutkan dalam dugaan masyarakat.

“Anggaran jalan cor beton 200 juta sekian itu saya tidak tahu asalnya. Rangka baja 300 juta juga tidak ada. Untuk Koperasi Merah Putih, Bumdes kami memang tidak aktif atau mati suri,” tambahnya.

Warga Minta Aparat Lakukan Pemeriksaan Resmi

Warga Penggage berharap agar instansi terkait seperti Inspektorat Muba, Dinas PMD, Kecamatan, dan APIP dapat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dokumen RAB maupun realisasi fisik pekerjaan.

Menurut warga, pemeriksaan lapangan diperlukan agar informasi menjadi jelas, objektif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.

Media Info Kota Sekayu tetap membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan demi keberimbangan pemberitaan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

(Tim — Info Kota Sekayu)