 |
| Vortuna Unmabsi selaku Ketua DPD Perkumpulan Pergerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Musi Banyuasin. ( Foto : 1st — info kota sekayu ) |
MUSI BANYUASIN ( INFO KOTA SEKAYU )
Keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) hingga memasuki bulan keempat pada April 2026 menuai sorotan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sejumlah ASN mengaku terdampak langsung akibat belum cairnya TPP yang selama ini menjadi penopang kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka menyampaikan keluhan terkait kesulitan ekonomi, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kewajiban pembayaran kredit.
“Sudah empat bulan TPP belum cair. Sementara kebutuhan terus berjalan, mulai dari biaya sekolah anak sampai cicilan. Ini sangat mempengaruhi kondisi keuangan kami,” ujarnya, Senin (20/04/2026).
 |
| Ilustrasi ASN Kabupaten Musi Banyuasin menunggu pencairan TPP yang belum dibayarkan selama empat bulan. ( Foto : 2nd — info kota sekayu ) |
“Kami berharap ada kejelasan. Jangan sampai kami terpaksa mencari pinjaman dengan bunga tinggi hanya untuk bertahan,” tambahnya.
Sementara itu, Vortuna Unmabsi selaku Ketua DPD Perkumpulan Pergerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Muba mempertanyakan kinerja OPD terkait, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, Kabupaten Muba memiliki potensi besar dari sektor perkebunan dan pertambangan yang seharusnya mampu menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perlu dievaluasi sejauh mana kinerja OPD seperti BP2RD dan BPKAD, termasuk optimalisasi sektor pajak seperti BPHTB, PBB, dan lainnya. Jangan sampai potensi besar tidak tergarap maksimal,” tegasnya.
“Evaluasi harus dilakukan secara serius, tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga melihat kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan pembayaran TPP tersebut, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan.
Keterlambatan ini diharapkan segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah daerah, mengingat TPP merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang kesejahteraan ASN serta mendukung kinerja pelayanan publik.
(Redaksi/Tim — Info Kota Sekayu)
Post a Comment for "TPP ASN Muba Empat Bulan Belum Cair, Desakan Evaluasi Kinerja OPD Menguat"
Silakan tuliskan komentar Anda dengan sopan dan bertanggung jawab.
Komentar yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, hoaks, spam, promosi, atau bahasa tidak pantas tidak akan ditampilkan.
Redaksi infokotasekayu.com berhak menyunting atau menghapus komentar demi menjaga kualitas diskusi dan mematuhi kode etik jurnalistik.
Terima kasih atas partisipasi Anda.