 |
| Ketua PWI Kabupaten Musi Banyuasin, Intan Heldiana Putri, memberikan keterangan kepada awak media terkait peran pers dalam pemberitaan aktivitas illegal drilling. ( Foto : 1st — info kota sekayu ) |
MUSI BANYUASIN ( INFO KOTA SEKAYU )
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Musi Banyuasin, Intan Heldiana Putri, geram saat wartawan dikait-kaitkan dengan euforia illegal drilling yang saat ini menjadi sorotan di Musi Banyuasin. Hal ini mencuat saat salah satu narasumber podcast milik Uju Idil bernama Denres meminta media dan LSM tidak terus memviralkan aktivitas illegal drilling. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga semua pihak diminta menjaga situasi tetap kondusif dan tidak memperkeruh keadaan, jangan sampai mengganggu mata pencaharian masyarakat.
Saat diminta tanggapannya, Senin (1/7/2026), kepada awak media, Intan dengan tegas mempertanyakan, "Perlu digarisbawahi dulu, bahwasanya produk wartawan itu adalah berita yang tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, yang disebut-sebut viral itu kenali dulu produk wartawan atau cuma konten media sosial, karena itu jelas berbeda," paparnya.
Intan juga mengatakan bahwa wartawan bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
Menurutnya, tugas utama wartawan adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta sesuai fakta di lapangan. Karena itu, pemberitaan mengenai aktivitas illegal drilling maupun penyulingan minyak ilegal merupakan bagian dari fungsi pers dalam menyampaikan informasi kepada publik.
"Selama ini wartawan, khususnya anggota PWI Muba, tidak pernah mendesak pemerintah untuk menutup aktivitas illegal drilling. Itu merupakan bentuk sikap independen kami. Namun, ketika terjadi kebakaran sumur minyak, kebakaran tempat penyulingan, atau muncul dampak lingkungan, tentu itu harus diberitakan karena merupakan fakta, bukan hoaks," ujarnya.
Ia menjelaskan, aktivitas illegal drilling memiliki risiko keselamatan yang tinggi, selain juga berdampak terhadap lingkungan. Asap hitam dari cerobong penyulingan minyak ilegal, misalnya, kerap dikeluhkan warga karena meninggalkan bintik-bintik hitam pada pakaian yang dijemur serta mengganggu kualitas udara.
Asap tebal penyulingan juga berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Dalam jangka waktu yang panjang, dapat menyebabkan sesak napas dan gangguan pernapasan lainnya yang dapat dijelaskan dalam bidang medis.
Selain itu, pengeboran sumur minyak ilegal yang disebut-sebut mencapai kedalaman lebih dari 300 meter juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Terkait kedalaman pengeboran, banyak dampak lingkungan yang seharusnya lebih dikhawatirkan. Misalnya saja dampak kerusakan tekstur tanah di sekitar pengeboran yang bisa saja berdampak pada keselamatan pekerja pengeboran itu sendiri.
"PWI Muba juga sering menerima laporan dari warga terkait pencemaran sungai akibat minyak mentah dan dampak asap penyulingan. Bahkan saya sendiri sebagai warga Muba khawatir dengan kedalaman pengeboran yang dilakukan secara manual. Jangan sampai terjadi bencana seperti Lumpur Lapindo. Jika itu terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab?" tegasnya.
Tak sampai di situ, Denres juga terkesan menggeneralisasi antara pers dan LSM yang disebutnya sebagai aktivis. Intan menjelaskan bahwa ketiga istilah tersebut sangat berbeda.
"Jangan disamakan pers dan LSM, apalagi keduanya disebut sebagai aktivis. Itu profesi yang berbeda. Pers bukan hanya dibekali Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, tetapi beberapa wartawan bahkan sudah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sehingga tidak bisa diragukan kompetensinya dalam membuat berita. Apalagi anggota PWI Muba, khususnya," beber Intan.
Dia juga menegaskan bahwa pers tidak boleh berpihak kepada kelompok tertentu. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik mewajibkan berita harus berimbang. Wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan fakta kepada seluruh masyarakat, termasuk dampak sosial, lingkungan, dan keselamatan dari aktivitas yang melanggar hukum.
Ia menyinggung ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengakomodasi pembakaran lahan secara terbatas berdasarkan kearifan lokal, yakni maksimal dua hektare per kepala keluarga dengan syarat tertentu.
"Yang seharusnya diperjuangkan adalah penerapan aturan tersebut. Jika asap pembakaran lahan dianggap berdampak terhadap lingkungan, maka asap dari aktivitas illegal drilling juga seharusnya mendapat perhatian yang sama," ujarnya.
"Wartawan tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan fakta secara berimbang. Tujuannya bukan mengganggu mata pencaharian masyarakat, melainkan memastikan kepentingan publik dan keselamatan lingkungan tetap menjadi perhatian bersama," pungkasnya.
Wartawan tidak bisa diam saja saat fakta disajikan. "Apakah benar ini demi kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan mafia-mafia minyak? Benar, banyak masyarakat bergantung hidup pada bisnis ilegal ini, tetapi siapa yang lebih diuntungkan dari bisnis ini? Masyarakat lebih bisa menilai," tutupnya.
(Ulandari — Info Kota Sekayu)
Post a Comment for "Ketua PWI Muba Tegaskan Pers Bekerja untuk Kepentingan Publik, Bukan Kelompok Tertentu"
Silakan tuliskan komentar Anda dengan sopan dan bertanggung jawab.
Komentar yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, hoaks, spam, promosi, atau bahasa tidak pantas tidak akan ditampilkan.
Redaksi infokotasekayu.com berhak menyunting atau menghapus komentar demi menjaga kualitas diskusi dan mematuhi kode etik jurnalistik.
Terima kasih atas partisipasi Anda.