Program Cetak Sawah dan Bantuan Pupuk di Desa Pauh Tuai Sorotan DPD LBH PETA Sumsel

Program cetak sawah dan bantuan pupuk di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Muratara, mendapat sorotan DPD LBH PETA Sumsel. ( Foto : 1st — info kota sekayu )

MURATARA ( INFO KOTA SEKAYU ) 

Pelaksanaan program cetak sawah dan informasi terkait bantuan pupuk di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum (DPD LBH) PETA Sumsel.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPD LBH PETA Sumsel, Hazam, setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai program cetak sawah yang disebut belum kembali dilanjutkan serta mekanisme penyaluran pupuk yang dinilai belum diketahui secara jelas.

Program cetak sawah sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas lahan pertanian dan mendukung peningkatan produksi pangan. Dalam pelaksanaannya, program tersebut diharapkan berjalan secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Hazam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program cetak sawah dan informasi mengenai bantuan pupuk di Desa Pauh.

Dari pemantauan awal tersebut, Hazam menyebut kegiatan cetak sawah diduga belum dilanjutkan setelah sebelumnya mengalami kendala di lapangan.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai status program dan rencana tindak lanjutnya.

“Program pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan petani jangan sampai berhenti di tengah jalan tanpa adanya kejelasan. Jika memang ada kendala, masyarakat berhak mengetahui apa penyebabnya, bagaimana tindak lanjutnya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut,” tegas Hazam.

Sementara itu, berdasarkan konfirmasi kepada salah seorang perangkat Desa Pauh berinisial H melalui pesan WhatsApp, program cetak sawah memang pernah dilaksanakan di desa tersebut pada 2025.

“Untuk program cetak sawah di desa itu pada tahun 2025 memang ada. Tapi saat pengerjaannya baru satu, kemudian mengalami bencana banjir sehingga dihentikan dan sampai sekarang belum dilanjutkan kembali,” ungkap H.

Selain persoalan cetak sawah, keberadaan bantuan pupuk yang disebut masuk ke Desa Pauh juga menjadi perhatian.

H mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai mekanisme maupun sumber pupuk yang disebut telah masuk ke wilayah desa tersebut.

“Kalau mengenai bantuan pupuk saya kurang tahu. Memang ada pupuk masuk, tapi apakah itu jual beli atau dari Dinas Pertanian, saya kurang paham,” ujarnya.

Ia juga mengatakan belum mengetahui secara rinci mekanisme penyaluran pupuk kepada petani, termasuk apakah pupuk tersebut merupakan bantuan pemerintah atau diperoleh melalui mekanisme pembelian.

“Untuk program cetak sawah dan bantuan pupuk saya kurang paham. Dikatakan ada, tapi seperti apa mekanismenya saya kurang mengetahui. Kalau untuk bantuan pupuk, apakah petani sendiri yang membeli atau dari Dinas Pertanian, saya juga kurang paham,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Hazam menilai diperlukan klarifikasi dari instansi terkait mengenai pelaksanaan program cetak sawah maupun mekanisme penyaluran pupuk di Desa Pauh.

Menurutnya, informasi mengenai program pemerintah perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui tahapan pelaksanaan, penerima manfaat, sumber anggaran maupun mekanisme bantuan yang diberikan.

“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui ada program, tetapi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya, siapa penerimanya, berapa anggarannya, serta bagaimana mekanisme penyaluran bantuannya. Transparansi adalah hal penting agar tidak muncul dugaan-dugaan di tengah masyarakat,” kata Hazam.

Hazam menegaskan, DPD LBH PETA Sumsel akan terus melakukan penelusuran dan mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan program cetak sawah serta bantuan pupuk di Desa Pauh.

Ia berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut dapat diketahui berdasarkan data dan fakta.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Pertanian maupun pihak pelaksana program mengenai status program cetak sawah dan mekanisme penyaluran pupuk yang dimaksud.

(M Rifa'i — Info Kota Sekayu)

Redaksi INFO KOTA SEKAYU

Share :