 |
| Suli Da’im, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PAN, saat menghadiri rapat kerja Komisi E DPRD Jatim di UPT Wilwatikta Pandaan, Pasuruan. ( Foto : 1st — info kota sekayu ) |
PASURUAN ( INFO KOTA SEKAYU )
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Suli Da’im, menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD Jatim bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada 10–11 Oktober 2025 di UPT Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah OPD di Jawa Timur, di antaranya Dinas Pendidikan, Bappeda, Dispora, KONI Jawa Timur, Kwarda Pramuka, BPBD, TP PKK, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta UPT Cabang Dinas Pendidikan dari berbagai wilayah.
Suli Da’im menyoroti masih banyaknya alokasi anggaran untuk kegiatan administratif dan seremonial, sementara kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya terpenuhi.
“Kami meminta seluruh OPD melakukan efisiensi anggaran yang nyata. Sekarang hampir semua proses administrasi sudah digital, jadi kebutuhan alat tulis kantor seharusnya bisa ditekan. Fokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan layanan kesehatan, serta kesejahteraan guru dan tenaga medis,” tegasnya.
Menurut Suli, efisiensi bukan berarti sekadar memangkas kegiatan, melainkan menata ulang prioritas anggaran agar APBD benar-benar pro rakyat dan berorientasi hasil. Ia menilai, masih ada kecenderungan belanja birokrasi yang lebih besar dibandingkan belanja publik yang berdampak langsung.
“Kita ingin setiap rupiah dari APBD memberi manfaat yang jelas bagi masyarakat. Kalau masih banyak kegiatan simbolik dan administratif, maka semangat efisiensi tidak akan tercapai,” imbuhnya.
Komisi E DPRD Jatim juga menekankan perlunya sinkronisasi data dan program antar-OPD, terutama antara Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Dispora, agar perencanaan anggaran tahun 2026 lebih terukur dan tidak tumpang tindih.
Selain itu, Suli Da’im juga meminta perhatian terhadap pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran dan kepulauan, yang masih tertinggal dalam hal akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pengembangan kebudayaan daerah.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan awal RAPBD 2026 sebelum masuk ke tahap pembahasan Badan Anggaran DPRD Jatim. Komisi E berkomitmen mengawal kebijakan agar anggaran publik digunakan secara efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat Jawa Timur.
(Muh Nurcholis — Info Kota Sekayu)
Post a Comment for "Anggota DPRD Jatim Suli Da’im Dorong Efisiensi Anggaran OPD, Soroti Belanja Administratif"