 |
| Ketua Umum DPP PWOD Feri Rusdiono, SH, menyampaikan pandangan dalam opini publik terkait banjir di Sumatra akibat deforestasi dan lemahnya tata kelola lingkungan. ( Foto : 1st — info kota sekayu ) |
Opini Publik Oleh: Feri Rusdiono, S.H.
Jurnalis Senior & Ketua Umum DPP Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD)
JAKARTA ( INFO KOTA SEKAYU )
Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak dapat lagi dipahami sebagai sekadar peristiwa alam. Bencana ini merupakan akumulasi panjang dari kelalaian manusia, kegagalan kebijakan, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Sejak awal tahun 2000-an, laju deforestasi di Pulau Sumatra terus meningkat. Hutan-hutan yang sejatinya berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan pengendali tata air dibuka secara masif atas nama pembangunan dan ekspansi ekonomi. Izin-izin diberikan tanpa kajian lingkungan yang komprehensif, sementara peringatan para ahli ekologis kerap diabaikan.
Akibatnya, kawasan yang dahulu mampu menyerap dan menahan air kini berubah menjadi bentang lahan terbuka tanpa daya dukung. Ketika hujan deras turun, air mengalir bebas tanpa kendali, memicu banjir dan longsor di berbagai wilayah. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak memiliki pilihan selain menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian alam.
Hari ini, rakyat Sumatra hidup dalam kecemasan setiap kali cuaca memburuk. Hujan yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi ancaman. Hilangnya fungsi hutan digantikan oleh kebun monokultur dan kawasan industri yang minim tata kelola lingkungan, menjadikan banyak wilayah ibarat bom waktu ekologis.
Ironisnya, narasi rehabilitasi lingkungan dan penanggulangan bencana terus digaungkan oleh pemerintah. Namun realitas di lapangan menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Program pemulihan berjalan lamban, minim pengawasan, dan tidak transparan, sementara kerusakan lingkungan terus melaju tanpa kendali. Di sisi lain, anggaran penanggulangan bencana yang nilainya mencapai triliunan rupiah belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
PWOD memandang bahwa banjir di Sumatra adalah cerminan dari kegagalan tata kelola sumber daya alam dan kebijakan pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Ini bukan sekadar musibah, melainkan tragedi kebijakan yang berulang, di mana kepentingan jangka pendek lebih diutamakan dibanding keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.
Sudah saatnya evaluasi menyeluruh dilakukan secara jujur dan terbuka. Tanpa keberanian untuk mengoreksi kebijakan dan menegakkan hukum lingkungan secara tegas, bencana serupa akan terus terulang, dan rakyat kembali menjadi pihak yang paling menderita.
Post a Comment for "PWOD Buka Suara: Banjir Sumatra, Tanggung Jawab Siapa?"