 |
| Rapat koordinasi Polri dan kementerian terkait ketahanan pangan jagung nasional. ( Foto : 1st — info kota sekayu ) |
JAKARTA ( INFO KOTA SEKAYU )
Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri ini bertujuan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa capaian nasional tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025 menjadi modal penting untuk menyusun strategi yang lebih baik di tahun 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 lebih optimal,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan permodalan bagi kelompok tani (Poktan) jagung. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi nyata telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan modal usaha untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Tak hanya soal permodalan, Polri juga memberikan perlindungan harga bagi petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang berpihak kepada petani.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian sudah mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, melunasi pinjaman modal tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan mampu mewujudkan kemandirian pangan nasional.
(Redaksi — Info Kota Sekayu)
Posting Komentar untuk "Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung"
Silakan tuliskan komentar Anda dengan sopan dan bertanggung jawab.
Komentar yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, hoaks, spam, promosi, atau bahasa tidak pantas tidak akan ditampilkan.
Redaksi infokotasekayu.com berhak menyunting atau menghapus komentar demi menjaga kualitas diskusi dan mematuhi kode etik jurnalistik.
Terima kasih atas partisipasi Anda.