Insiden Kebakaran Sumur Rakyat Berulang, Ekosistem dan Perekonomian Terancam

Kebakaran hebat melanda sumur minyak rakyat di Musi Banyuasin, mengancam lingkungan dan perekonomian warga. ( Foto : 1st )

MUSI BANYUASIN ( INFO KOTA SEKAYU )

Dalam satu bulan terakhir, serangkaian insiden kebakaran sumur minyak rakyat kembali terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Lebih dari lima kali ledakan menyebabkan kebakaran besar, merusak lingkungan sekitar, dan mengancam perekonomian masyarakat.

Salah satu kejadian terbaru terjadi di area kebun sawit milik PT Hindoli, di mana dalam tiga hari terakhir tercatat tiga insiden, dua kebakaran di sumur minyak rakyat dan satu kebakaran yang melibatkan armada mobil pengangkut minyak di lokasi Fullan Minyak. Insiden ini mengakibatkan satu unit truk dan satu unit Grandmax yang telah dimodifikasi untuk mengangkut minyak mentah ikut terbakar pada Sabtu (1/3/2025).

Rentetan Kebakaran dan Dampaknya terhadap Ekosistem

Menurut narasumber, kebakaran tersebut telah menghanguskan lahan sawit PT Hindoli dengan kerugian materiil yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, dampak ekologis dari kejadian ini berpotensi merusak keanekaragaman hayati dan memperparah pencemaran lingkungan.

Tidak hanya merugikan perusahaan dan masyarakat sekitar, kebakaran sumur minyak ilegal ini juga berkontribusi terhadap hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak dan royalti migas. Berdasarkan analisis awal, kerugian negara akibat eksploitasi ilegal dan kerusakan lingkungan diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahun.

Tanggapan Aparat Penegak Hukum

Kapolsek Keluang, Iptu Alvin Armitra, S.Trk, didampingi Kanit Reskrim Ipda Dohan Yoanda Prima, S.Trk, menegaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

"Anggota kami sudah menuju TKP untuk memverifikasi informasi dan melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi. Kami akan bertindak sesuai prosedur yang berlaku dan tetap berpegang pada kode etik Polri," ujar Iptu Alvin.

Beliau juga mengimbau agar masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ilegal segera menghentikan operasinya. Polri, katanya, tetap berkomitmen menjaga ketertiban dan memberikan solusi bagi warga yang ingin beralih ke pekerjaan yang lebih aman dan legal.

Kapolres Muba: Penertiban Harus Seimbang dengan Aspek Sosial Ekonomi

Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Listyono Dwi Nugroho, SIK, MH, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap eksploitasi minyak ilegal di wilayah Muba.

"Kami selalu proaktif dalam menangani eksploitasi minyak ilegal. Penegakan hukum harus diimbangi dengan solusi holistik agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, pendekatan preventif dan persuasif terus kami lakukan secara simultan," tegasnya.

Kapolres juga mengonfirmasi bahwa pada Jumat (28/2/2025), pihaknya telah menggelar rapat dengan Satgasus Polda Sumsel untuk membahas langkah strategis dalam menertibkan praktik ilegal drilling.

"Saya sudah sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar penertiban dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Pemerintah pusat harus segera mengambil langkah konkret dalam tata kelola minyak rakyat agar kebakaran semacam ini tidak terulang," tambahnya.

Regulasi dan Harapan Masyarakat

Insiden ini kembali menyoroti perlunya revisi terhadap regulasi terkait pengelolaan minyak rakyat. Pemerintah didorong untuk meninjau kembali:

- PP Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Mineral

- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sejumlah pelaku usaha kecil di sekitar lokasi kejadian berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret. Seorang pemilik warung di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Keluang, mengungkapkan bahwa kebakaran ini berdampak pada roda perekonomian masyarakat.

"Omzet warung saya menurun drastis karena mobilisasi truk pengangkut minyak mentah terganggu. Padahal, biasanya warung saya ramai oleh para sopir truk yang melintas. Saya juga harus tetap menggaji 15 karyawan," keluhnya.

Pemerintah diharapkan segera mengambil kebijakan yang dapat mengatasi masalah ini tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil.

(Tim)