 |
Asisten III Pemkot Lubuklinggau mengikuti peluncuran Laporan Tahunan 2023 Ombudsman RI melalui zoom meeting di Command Center. ( Foto : Ramadon - info kota sekayu )
|
Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau mengikuti peluncuran Laporan Tahunan 2023 Ombudsman Republik Indonesia (RI) secara virtual melalui zoom meeting di Command Center Kota Lubuklinggau, Kamis (14/03/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Herdawan, didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan AH Ritonga serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) M. Johan Iman Sitepu.
Peluncuran laporan tahunan ini turut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden menyampaikan apresiasi terhadap peran dan kontribusi Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis laporan dan pengaduan masyarakat.
“Ombudsman berperan nyata membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Rumusan kebijakan publik berbasis aduan masyarakat disampaikan dalam bentuk tindakan korektif, saran perbaikan, dan rekomendasi untuk mendorong peningkatan layanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Wapres.
Ia menegaskan, sesuai amanat UUD 1945, pemerintah harus hadir dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut, menurutnya, hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pelayanan publik mampu menghadirkan layanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, cepat, bersih, dan inklusif.
“Pelayanan publik yang mudah diakses dan tidak berbelit-belit menjadi cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat,” tambahnya.
Wapres juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam menghadapi persaingan global, termasuk untuk mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam paparannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023 Ombudsman RI menangani sebanyak 26.461 kasus pelayanan publik.
Rinciannya meliputi:
Laporan masyarakat: 7.392 kasus
Konsultasi non-laporan: 15.348 kasus
Respons Cepat Ombudsman (RCO): 948 kasus
Investigasi atas prakarsa sendiri: 118 kasus
Tembusan laporan: 2.655 kasus
Najih mengungkapkan, dari laporan masyarakat yang diterima, sekitar 40,38 persen ditemukan adanya dugaan maladministrasi.
“Tiga dugaan maladministrasi tertinggi yakni tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur,” jelasnya.
Sepanjang 2023, Ombudsman RI berhasil menyelesaikan 7.909 laporan, terdiri dari 1.200 laporan yang ditangani Kantor Pusat dan 6.709 laporan yang diselesaikan kantor perwakilan di daerah.
Beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan Ombudsman RI antara lain terkait dugaan maladministrasi ganti rugi pengadaan tanah oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, persoalan hunian eks Penguasa Pelaksana Dwikora di Kota Probolinggo, serta pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Gorontalo.
Peluncuran laporan tahunan ini menjadi bagian dari upaya transparansi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
(ADV/Ramadon – Info Kota Sekayu)
Post a Comment for "Pemkot Lubuklinggau Ikuti Peluncuran Laporan Tahunan 2023 Ombudsman RI, Wapres Tekankan Kualitas Pelayanan Publik"
Silakan tuliskan komentar Anda dengan sopan dan bertanggung jawab.
Komentar yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, hoaks, spam, promosi, atau bahasa tidak pantas tidak akan ditampilkan.
Redaksi infokotasekayu.com berhak menyunting atau menghapus komentar demi menjaga kualitas diskusi dan mematuhi kode etik jurnalistik.
Terima kasih atas partisipasi Anda.