Bahasa Tidak Pernah Netral: Kritik atas Tradisi “Anak dari Bapak” di Wisuda

Sisca Oktri Santi, S.S., M.Li. ( foto : 1st — info kota sekayu )

Oleh: SISCA OKTRI SANTI, S.S., M.Li.

MUSI BANYUASIN ( INFO KOTA SEKAYU )

Wisuda kerap dibayangkan sebagai puncak pencapaian akademik. Toga dikenakan, nama dipanggil, tepuk tangan menggema. Namun di balik seremoni yang tampak khidmat itu, ada mahasiswa yang berdiri dengan tubuh bergetar—menahan sesuatu yang tidak tertangkap kamera, tidak terdengar mikrofon, tetapi sangat nyata dalam batin mereka.

Seorang mahasiswi gemetar hebat saat namanya dipanggil. Bukan karena haru, melainkan karena setelah namanya, disebut pula nama bapaknya—sosok yang dalam ingatannya bukan figur pelindung, melainkan sumber trauma. Masa lalu yang kelam, pahit, dan penuh kekerasan seksual yang tak pernah sepenuhnya sembuh. Pada detik itu, wisuda tak lagi menjadi perayaan. Ia berubah menjadi panggung tempat luka lama dipanggil ulang secara paksa.

Pengalaman ini bukan cerita tunggal. Beberapa waktu lalu, sebuah unggahan Instagram dari akun Iiiffyaa._m menyuarakan hal serupa dengan kejujuran yang menyayat:

“Kalian ga akan tau rasanya wisuda dengan keluarga berantakan itu lebih sakit, apalagi yg dipanggil pas wisuda nama ayah sedangkan yg berjuang hanya ibu.” 

Ungkapan ini merepresentasikan ribuan suara lain yang selama ini terdiam.

Kampus kerap menganggap penyebutan “anak dari Bapak…” sebagai formalitas—tradisi yang dianggap netral dan wajar. Namun anggapan ini keliru. Dalam kajian linguistik, bahasa tidak pernah netral. Bahasa selalu membawa beban makna, ideologi, dan pengalaman. Ia tidak hanya menyebut, tetapi juga membentuk realitas sosial dan psikis.

Secara linguistik, penyebutan nama orang tua dalam prosesi wisuda merupakan tindak tutur institusional. Ia bukan sekadar rangkaian kata, melainkan tindakan simbolik yang memberi legitimasi: siapa yang diakui, siapa yang dihapus, siapa yang dipusatkan, dan siapa yang disisihkan.

Ketika kampus secara otomatis menyebut nama ayah, kampus sedang mereproduksi asumsi besar: bahwa ayah selalu hadir, layak, dan menjadi pusat identitas anak. Padahal realitas hidup mahasiswa sangat beragam. Tidak semua ayah hadir sebagai figur aman. Tidak semua ayah hadir sama sekali.

Ada mahasiswa yang tak pernah mengenal bapaknya. Ada yang ditinggalkan sejak lahir. Ada yang dibesarkan oleh ibu yang berjuang sendirian. Ada pula yang hidup dengan luka batin mendalam akibat kekerasan fisik, psikis, bahkan seksual dari figur ayah. Namun sistem pendidikan berjalan seolah semua keluarga adalah keluarga utuh dan harmonis.

Bahkan ada mahasiswa laki-laki yang menolak namanya dipanggil bersama nama bapaknya saat wisuda. Bukan karena benci tanpa alasan, melainkan karena bapaknya tak pernah bertanggung jawab—tidak hadir secara emosional, ekonomi, maupun moral. Baginya, penyebutan nama bapak justru menghapus perjuangan ibu dan dirinya sendiri.

Penolakan semacam ini kerap dibenturkan dengan kalimat klise: “Tanpa bapak, anak tidak akan ada.” Pernyataan ini mungkin biologis, tetapi egois secara moral. Anak tidak pernah meminta dilahirkan dalam pengabaian. Anak tidak memilih ayah yang tidak bertanggung jawab. Menjadikan fakta biologis sebagai legitimasi simbolik adalah bentuk lain dari kekerasan wacana.

Di titik inilah bahasa institusi berubah menjadi kekerasan simbolik. Tanpa sentuhan fisik, tanpa nada kasar, bahasa mampu melukai psikis. Ketika nama yang menyimpan trauma dipanggil di ruang publik, mahasiswa dipaksa menelan ulang kepahitan yang seharusnya tidak menjadi bagian dari pencapaian akademiknya.

Ironisnya, dalam banyak kasus, justru ibu yang memikul seluruh beban kehidupan: menghitung biaya harian, mencari nafkah, begadang saat anak sakit, membayar sekolah dan kuliah, serta bertahan ketika tidak ada siapa-siapa. Namun pada hari wisuda—hari yang seharusnya menjadi pengakuan atas perjuangan itu—nama ibu sering kali absen. Yang hadir justru nama ayah, bahkan ketika ia tidak pernah hadir atau menjadi sumber luka.

Inilah wajah patriarki simbolik dalam ritual akademik: halus, dinormalisasi, diwariskan, dan jarang dipertanyakan. Padahal kampus kerap menggaungkan inklusivitas, kesetaraan gender, dan kepedulian terhadap kesehatan mental. Namun pada momen wisuda, kampus justru memaksakan satu narasi keluarga yang seragam.

Wisuda seharusnya menjadi ruang penghargaan atas kerja intelektual, ketekunan, dan daya tahan mahasiswa—bukan arena pemaksaan identitas keluarga. Ketika bahasa institusi justru memicu kecemasan, trauma, bahkan C-PTSD, maka ada yang keliru dalam tradisi tersebut.

Pertanyaannya sederhana: mengapa kampus tidak memberi pilihan? Mengapa tidak membiarkan mahasiswa memilih—ingin disebut anak dari ayah, ibu, keduanya, atau cukup namanya sendiri? Pilihan ini tidak merusak kehormatan wisuda. Justru menunjukkan kedewasaan institusi dalam menghargai keberagaman pengalaman hidup.

Pilihan penamaan adalah bentuk pengakuan identitas. Memberi pilihan berarti mengakui mahasiswa sebagai subjek utuh, bukan objek tradisi yang harus patuh tanpa suara.

Tulisan ini bukan serangan terhadap figur ayah. Banyak ayah hadir, berjuang, dan layak dihormati. Namun sistem pendidikan tidak boleh memaksakan satu narasi untuk semua. Menghormati ayah tidak harus dilakukan dengan menghapus ibu atau menutup mata terhadap luka anak.

Sudah saatnya kampus, sekolah, Dinas Pendidikan, dan Dikti meninjau ulang praktik simbolik yang selama ini dianggap sepele—baik dalam pemanggilan wisuda maupun penulisan identitas di ijazah. Bahasa institusi pendidikan harus berpihak pada kemanusiaan, bukan sekadar melestarikan tradisi.

Pejuang psikis ada di ruang kelas kita. Mereka lulus bukan karena hidup ramah, tetapi karena mereka bertahan. Mereka layak mendapatkan wisuda yang menyembuhkan, bukan yang melukai.

Karena bahasa tidak pernah netral. Setiap penyebutan membawa pengalaman hidup di belakangnya: ada yang bangga, ada yang terluka. Maka tindak tutur kampus semestinya memberi pilihan—bahkan di sejumlah kampus di Malaysia, nama orang tua tidak disebut sama sekali. Sederhana, tetapi adil.

Jika pendidikan sungguh ingin memanusiakan manusia, sudah saatnya kampus meninggalkan patriarki simbolik yang usang. Wisuda harus menjadi ruang kebanggaan yang utuh—bukan seremoni yang tanpa sadar mengulang luka.

(Penulis adalah linguis dan jurnalis)

Redaksi INFO KOTA SEKAYU

Share :